Satriyanto, Agus (2021) Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Text Agus Satriyanto_1502090109_1-5 - Alkhajaya muslih.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Salah satu persoalan muiamalah yang diatur secara syariah adalah sistem sewa menyewa atau ijarah. Ijarahi adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melaluii pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu seindiri. Melihat perkembangiani zaman di masyarakat saat ini, kamera sangat digemari dan terkadang menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Kebutuhan akan kamera biasanya diiguniakan untuk event event penting yang ingin didokumentasikan seperti reseipsi pernikahan, pre wedding, weekend dan lain sebagainya. Pihak penyediai jasa sewa kamera pun menyediakan kamera yang memiliki tarif yang berbeda-bieda tergantung kualitas gambar yang dihasilkan demi memenuhi kebutuhan pengguna jasa rental kamera. Tujuan penelitian ini yaitu u ntuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasii dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari ipemilik dan penyewa kamera bisnis Sewa Kiamera Metro 83 Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumi Perdata dan Hukum Islam. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Kamera Metro 83 ketika terjadi wanprestasi yakni pihak rental saat dilaksanakan akad telah memberitahukan mengenai biaya penggantian ketika terjadi kerusakan atau kehilangan atas kamera yang disewa. Selain itu, si penyewa akan dikenakan denda ketika terlambat mengembalikan kamera sampai batas waktu yang disepakati. Hal tersebut dilakukan oleh pihak rental sebagai upaya berjaga-jaga dan langkah hati-hati apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa di kemudian hari. Kata Kunci: Hukum Islam, KUHPerdata, Perlindungan Hukum, & Pelaku Usaha

Actions (login required)

View Item