Kholifah, Ifaul (2022) Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017. Undergraduate thesis, IAIN Metro.
PDF
IFAUL KHOLIFAH 1702010006... - Ifaul 18.pdf - Other Download (2MB) |
Abstract
Pemerintah Daerah berusaha menjadikan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif, sehingga pemerintah melakukan penatan ulang terhadap pedagang kaki lima agar terciptanya Kota Metro yang bersih, tertib dan indah serta tetap memberdayakan pedagang kaki lima yang ada. Untuk itu Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan Kota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Kota Metro terhadap penataan Pedagang Kaki Lima perspektif Perda No. 09 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini peneliti langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kota Metro sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan optimal pada umumnya pedagang kaki lima cenderung belum sepenuhnya memahami Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan. Hal ini justru yang menjadi salah satu faktor bahwa Peran Pemerintah Kota Metro belum berjalan secara optimal. Saran dalam penelitian ini adalah (1) seharusnya Pemerintah daerah perlu memasang alat bantu ( rambu-rambu ) berupa larangan untuk pedagang kaki lima untuk tidak berjualan ditrotoar/bahu jalan. Seperti halnya pembuatan tanda-tanda larangan berjualan bagi pedagang kaki lima, spanduk-spanduk, iklan di media, dan lainnya dengan maksud informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. (2) Pedagang kaki lima harus mampu berkontribusi dan berpartisispasi dalam meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku agar penataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro agar dapat tersosialisasikan dengan baik.
Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Hukum Tata Negara Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam |
Depositing User: | Aan Gufroni . |
Date Deposited: | 14 Jul 2022 01:37 |
Last Modified: | 14 Jul 2022 01:37 |
URI: | https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5855 |
Actions (login required)
View Item |