Wahyuni, Riska (2022) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Poligami Pada Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI RISKA WAHYUNI -1702030098 - AS.pdf - Other Download (5MB)

Abstract

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami relatif. Hal tersebut memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan. Khusus bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh apabila ingin melakukan poligami. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa seorang PNS yang hendak berpoligami harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari instansi tempat dia bekerja dan Pengadilan Agama. Berbeda halnya dalam perkara izin poligami nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. Meskipun diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu tanpa memperoleh izin tertulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih tetap mengabulkan permohonan dari pihak Pemohon. Penelitian ini akan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam putusan poligami bagi ASN dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA. Gsg.

Penelitian ini merupakan hasil kajian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer berupa salinan putsan Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan izin poligami bagi ASN. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg tentang izin poligami PNS melalui pertimbangan dari aspek kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilihat dari aspek persyaratan yang telah dipenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Akan tetapi dari segi prosedur, putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undag-Undang karena Pemohon melakukan poligami terlebih dahulu sebelum mendapat izin dari kantor tempat bekerja dan Pengadilan Agama. Meskipun demikian, tindakan hakim tersebut dapat dibenarkan dengan adanaya Asas Ius Curia Novit.

Kata kunci: ASN; Poligami; Pertimbangan Hakim.

Actions (login required)

View Item