Aminah, Siti (2022) Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih). Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro.

PDF SITI AMINAH-1 - Siti AminahNdukam.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, yang salah satunya menangani masalah dispensasi nikah yang tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang masih berlaku. Permohonan dispensasi nikah itu dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Mengenai masalah pertimbangan hakim peneliti menemukan fakta yaitu bahwasannya dari semua perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak semua permohonan untuk melangsungkan pernikahan yang sudah di tolak oleh KUA dan dilanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah itu dapat dikabulkan, akan tetapi ada pula permohonan dispensasi nikah di NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau tidak dapat diterima dengan nomor register 191/Pdt.P/2020/PA. Gsg.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Peneliti melakukan penelitian dengan memakai metode sampling kuota.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Bahwa perimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah sesuai dengan isi dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, Karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak para pemohon karena fakta dipersidangan sudah ada pengakuan bahwa anak para pemohon sudah menikah dan tidak Terpenuhinya Syarat Formil permohonan Pemohon.

Actions (login required)

View Item