Afiyah, Mega Ainun (2020) Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq (Studi di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt). Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro.

PDF SKRIPSI MEGA AINUN AFIYAH.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal yang pada prinsipnya untuk seumur hidup. Akan tetapi membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, dikarenakan akan muncul berbagai persoalan di dalam rumah tangga yang dibina yang mengakibatkan perceraian. Salah satu alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan atau gugatan perceraian ialah antara suami isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hukum Islam putusnya perkawinan dengan alasan semacam ini di sebut syiqaq. Ketentuan perundang-undangan tentang melibatkan hakam dalam proses penyelesaian perkara syiqaq sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka setelah mendengarkan keterangan saksi Majelis Hakim hendaknya mengangkat seorang hakam untuk mengetahui akar permasalahan yang menjadi sebab perselisihan antara suami isteri, dan juga sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan atau mempertahankan hubungan antara suami isteri yang bersengketa. Akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt Majelis Hakim tidak mengangkat seorang hakam sehingga dalam hal ini terjadi ketimpangan teori dengan fakta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (feild research) sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta analisis dokumen (content analysis). Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Metro dalam penyelesaian perkara syiqaq perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, yaitu berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan serta kekhawatiran Majelis Hakim akan akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai pengangkatan hakam, sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap tentang Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan tata cara penyelesaian perkara syiqaq sebagaimana Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 35, Majelis Hakim tidak menerapkannya dengan alasan sudah di tempuh mediasi dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, serta telah didukung dengan pembuktian yang sempurna.

Actions (login required)

View Item