Pratiwi, Anissa (2020) Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh POSBAKUM di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro.

PDF SKRIPSI ANNISA.pdf - Other Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada warga Negara merupakan bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai Implementasi bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang sesuai dalam perubahan ketiga pasal 1 ayat 3 Undang undang dasar 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara Hukum.Dimana negara mengakui dan melindungi hak bagi setiap individu. Perubahan kedua Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini Pemerintah membantu Masyarakat Tidak Mampu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tanpa membedakan status ekonominyadengan membentuk pengadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama, merespon hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan). Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA pada Tahun 2019 ? Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian lapangan (Field Research) , yang bersifat Deskriptif Kualitatif, Penelitian ini nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Adapun Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara,observasi dan dokumentasi,dan teknik analisis data deduktif.

Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti peroleh, penerapan Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A sudah efektif berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan atau syarat yang telah ditetapkan untuk melayani Masyarakat tidak mampu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.Pada tahun 2019 ada 1.387 Perkara berhasil diselesaikan termasuk perkara prodeo berjumlah 30 perkara dan anggaran yang disediakan habis tanpa tersisa

Actions (login required)

View Item