Fahmi, Syawaluddin Nur A (2022) LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI Syawal up - Arif Setiawan.pdf - Other Download (2MB)

Abstract

Dalam praktiknya di masyarakat, perkawinan beda agama sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan hukum seperti perkawinan seagama. Namun, negara dalam hal ini pemerintah masih memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri. Hal ini menyebabkan banyak pasangan dari golongan menengah ke atas lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama di negara yang melegalkan perkawinan antar pemeluk agama. Meskipun demikian, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tersebut masih dipertanyakan mengenai keabsahannya dalam konteks hukum di Indonesia.

Jenis penelitian ini ialah library research (studi kepustakaan) dan bersifat deskriptif kualitatif. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan hukum perkawinan beda agama. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak melegalkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Hal tersebut dikarenakan aspek formal dan material sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang Perkawinan tidak terpenuhi. Dasar hukumnya ialah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini diperkuat juga dengan Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia di manapun berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dianggap sah menurut negara tempat dilakukannya perkawinan, namun tidak sah menurut hukum di Indonesia.

Actions (login required)

View Item