Hermawati, Nety and Irawan, Hendra (2018) Menyoal Penegakan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur (Studi di Desa Taman Bogo dan Pematang Tahalo Lampung Timur). Documentation. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Metro, Metro.

PDF Laporan Penelitian.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Kemandirian desa dimaksudkan untuk menguatkan kontrol masayarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah sedang dan akan dilaksanakan di desa.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa dan penegakkan hukumnya berdasarkan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur?
2.Apa saja hambatan – hambatan dalam pengelolaan dana desa di Kabupeten Lampung Timur?

Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
1.Perlu adanya Peningkatan Kapasitas terhadap Aparat Desa dalam pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat dari Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang dilaksanakan baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten serta dilakukan secara berkala dalam satu tahun anggaran.
2.Wajib dilakukan pembinaan terhadap Aparat Desa yang dilakukan oleh OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur bersama-sama dengan Inspektorat Kabpaten Lampung Timur, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur serta Pendamping baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten Lampung Timur sehingga ada kesamaan persepsi terhadap pengelolaan Dana Desa beserta pelaksanaannya untuk menghindari atau meminimalisasi peramsalahan yang timbul sehingga kedepannya pelaksanaan Dana Desa akan menjadi lebih baik lagi.
3.Perlu adanya regulasi yang rigid/sederhan baik itu Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bupati yang saling berkaitan tetapi tidak tumpang tindih sehingga desa mampu dan mudah menerjemahkan aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat dari UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Actions (login required)

View Item