Hidayat, Fachrul Tri (2023) Legalitas Cryptocurrency Dalam Transaksi (Studi Komperasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI Fachrul Tri Hidayat - 1802092014 - HESy.pdf - Other Download (2MB)

Abstract

Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara off-line, aman dan murah. Mengingat Cryptocurrency sebagai sebuah teknologi mata uang virtual yang mana menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Cryptocurrency memiliki 2 fungsi yaitu sebagai alat Transaksi Dan alat investasi pada penelitian ini fokus pada hukum Islam Dan hukum positive prespektif transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Legalitas Cryptocurrency Dalam Transaksi (Studi Komperasi antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur ?

Adapun jenis penelitian adalah penelitian Penelitian yuridis normative penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan penelusuran pada data-data yang berkaitan melalui kajian pustaka.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Diawali dengan memahami Peraturan Perundang-Undangan serta sumber hukum yang berlaku yang selaras dengan permasalahan yang diteliti.Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis sistematis kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia secara eksplisit menyatakan larangan terhadap Cryptocurrency untuk kegiatan transaksi atau tidak diakui menjadi alat pembayaran yang sah, menurut fatwa No. 116/DSN MUI/IX/2017 Cryptocurrency dilarang (haram) karena mengandung maysir (perjudian) tetapi jika sebagai asset atau investasi Cryptocurrency diperbolehkan. Berdasarkan dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 Cryptocurrency diperbolehkan menjadi asset atau investasi tetapi jika sebagai alat transaksi atau sebagai alat jual beli tidak diperbolehkan dikarenakan dinegara Republik Indonesia segala bentuk transaksi jual beli menggunakan jenis mata uang Rupiah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang mata uang.

Kata Kunci : Legalitas, Cryptocurrency, Hukum Positif Indonesia

Actions (login required)

View Item