Ansori, Ratu Ainun Nurul Hafidzah (2023) Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Pemenuhan Pendidikan Di Daerah Register 45. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI RATU AINUN NURUL HAFIDZAH ANSORI - 1802010012 - HTN.pdf - Other Download (5MB)

Abstract

Pendidikan menjadi hak dasar bagi setiap individu, sehingga pendidikan menjadi hak yang hakiki bagi setiap warga Negara Indonesia. Bahkan hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam konstitusi Indonesia yakni diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28C dan Pasal 31. Akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik secara administratif maupuan secara politik. Baik dari segi pengembalian kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Dengan tetap berpegang pada teori akuntabilitas pemerintah Kabupaten Mesuji menghadapi sebuah tantangan dalam upaya pemenuhan pendidikan guna terpenuhinya Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan di daerah Register 45.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berfikir induktif. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara dengan Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, Masyarakat/Penduduk Register 45. Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, Undnag-undang, Skripsi, dan sebagainya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 yakni Kendala Yuridis, Kendala Geografis, dan Kendala Sosial. Namun dengan kendala yang dihadapi tersebut pemerintah kabupaten Mesuji telah berupaya untuk melakukan pemenuhan pendidikan di daerah Register 45 dengan mendukung dan tidak menghambat masyarakat yang ingin bersekolah. Sebagai kewajibannya, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pemerintahannya dengan tetap menaati peraturan yang ada.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Upaya Pemenuhan, Pendidikan

Actions (login required)

View Item