Isnaini, Silvi (2023) Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Study Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SILVI ISNAINI-1802030033 -.pdf - Other Download (2MB)

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batas umur perkawinan 19 tahun umur laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Namun di KUA Kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur masih terdapat kasus perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (file research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Efektifitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Untuk menjawab pertannyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah di dapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama belum efektif dalam menekan angka pernikahan dini, diantaranya adalah fasilitas dan sarana kurang memadai seperti brosur, iklan, spanduk tentang batas minimal usia perkawinan yang memang tidak ada di kecamatan Purbolinggo, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pembaruan batas usia menikah ( Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), hingga terciptanya kebiasaan masyarakat yang mengesampingkan kepentingan hukum, dan faktor budaya dimana akibat dari pergaulan bebas di kecamatan Purbolinggo mengakibatkan kehamilan diluar nikah, rendahnya ringkat Pendidikan di kecamatan Purbolinggo.

Adapun faktor yang menghambat Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tingkat Pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat, pergaulan remaja, putusnya dispensai nikah dari Pengadilan Agama. Dan faktor yang mendukung terealisisnya Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diantaranya tingginya tingkat Pendidikan pada Sebagian masyarakat, sosialisasi yang tepat dan cermat terkait pembaharuan batas usia perkawinan dalam undang- undang, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dini.

Adapun respon KUA terhadap dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. KUA tidak bisa menekan dispensasi dari Pengadilan Agama dikarenakan KUA dan Pengadilan Agama berada dibawah Kementerian yang berbeda. Jika KUA berada di bawah Kementerian Agama sedangkan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga KUA tidak dapat menekan dispensasi dari Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Efektifitas Undang-Undang, Pernikahan Dini

Actions (login required)

View Item