Riska, . (2019) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemberangkatan Ibadah Haji dan Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus PT. Global Surya Insani (GSI) Djahidin Tur and Travel). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF riska_14124759_Hesy.pdf - Other Download (1MB) | Preview

Abstract

Multi level marketing merupakan suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang atau jasa tertentu secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran yang wajar. Berangkat dari suatu kegiatan multi level marketing yang ada di PT. Global Surya Insani (GSI) Djahidin Tur And Travel dimana multi level marketing yang dilakukan menggunakan skema piramida yang mana itu termasuk dalam jaringan pemasaran terlarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemberangkatan Ibadah Haji dan Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (Field Research), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari stokis, upline, dan downline, dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara semistruktur dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multi level marketing yang dilakukan menggunakan skema piramida dan legalitas yang dimiliki oleh PT. Global Surya Insani (GSI) Djahidin Tur And Travel sebagai perusahaan yang menggunakan sistem penjualan langsung belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan, sedangkan dalam pelaksanaan akad multi level marketing dan sistem pemberangkatan jamaah yang dilakukan oleh PT. Global Surya Insani (GSI) Djahidin Tur And Travelsudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Menteri Agama.

Actions (login required)

View Item