Nurcholis, Kiki Chintya (2023) Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro Menurut Hukum Positif. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI KIKI CHINTYA NURCHOLIS - 1802010005 - HTN.pdf - Other Download (4MB)

Abstract

Pada era otonomi daerah saat ini, aparatur pemerintah dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk kepuasan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Hadimulyo Barat diharapkan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di Kelurahan Hadimulyo Barat mendapatkan informasi bahwa, masih kurangnya kesadaran dan motivasi dalam pemberian pelayanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan di Kelurahan Hadimulyo Barat, sudah sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kelurahan Hadimulyo Barat sudah sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik. Hal ini dilihat dari Staf Pegawai Kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat terkhusus di lingkungan Kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro melaksanakan beberapa aspek berdasarkan pada kejelasan dalam pemberian pelayanan publik dalam kurun waktu yang telah ditentukan, melaksanakan pelayanan publik tepat waktu atau pelaksana pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama, dan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sebagai alat penunjang atau alat pembantu kerja pegawai dalam pelayanan publik.

Actions (login required)

View Item