Zulafa, Romaina (2023) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyusun Peraturan Desa (Studi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI ROMAINA ZULAFA - 1802011015 - HTN.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa termasuk salah satunya yaitu pemerintah Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan. Untuk itu fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dalam peran penyusunan peraturan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proses penyusunan Peraturan Desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proses penyusunan Peratura Desa di Desa Banjarrejo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa Banjarrejo yaitu rekruitmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh ,serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan peraturan desa dan Keadaan sosial budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang lalot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan

Actions (login required)

View Item