Wibowo, Muhammad Arif (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk). Masters thesis, IAIN Metro.

PDF TESIS MUHAMMAD ARIF WIBOWO - 2071020018 - HKI.pdf - Other Download (9MB)

Abstract

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.Hukum mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara mengajukan permintaan hak asuh anak.

Penelitian ini ingin menjawab permasalahan dalam perkara hak asuh anak, yaitu : Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (library research). Penelitian Pustaka (library research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal,majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perlindungan Hukum terhadap anak belum mumayiz yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya, namun ayah juga memiliki hak yang sama apabila untuk kepentingan terbaik anak ibu dirasa tidak mampu untuk mengasuhnya, seperti dalam Putuasan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang dalam hal ini pengasuhan kedua anak yang belum mumayiz jatuh kepada Ayahnya, sedangkan perlindungan hukum timbul disebabkan oleh adanya permohonan pencabutan kuasa asuh yang dilakukan oleh Penguggat (Ibu) yang tidak mendapatkan kuasa Asuh anaknya yang belum Mumayiz dalam putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk dalam Amar putusan tersebut Mejalis Hakim memandang bahwa Tergugat (Ayah) mampu menjalankan kepentingan-kepentingan anak dengan baik, serta Tergugat (Ayah) mampu memelihara, menjaga dan merawat anak-anaknya baik jasmani maupun rohaninya secara baik.

Kata Kunci : Hak Asuh, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item