Ningrum, Aprilia (2023) Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem Makes Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI APRILIA NINGRUM - 1702090026 - HESY.pdf - Other Download (4MB)

Abstract

Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep ijarah. Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (ujrah) adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kebiasaan dalam pengupahan pada masyarakat di Desa dapat dikaji dengan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh norma-norma etika hukum yang diakui secara umum, dan sejauh itu mempengaruhi mereka. Desa Kedaton Induk merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Salah satu kegiatan upah-mengupah yang saat ini banyak dilakukan adalah upah memanen padi dengan sistem makes seperti yaitu pengupahan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan dengan sistem tebak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap pengupahan kerja memanen padi dengan sistem makes di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis kajian sosiologi hukum (socio-legal research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan sosiologi hukum, pengupahan kerja memanen padi dengan sistem makes di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam budaya hukum, dimana masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Budaya hukum sendiri terdiri dari dua komponen yaitu: nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik, dan nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan pada pengupahan kerja memanen padi dengan sistem makes di Desa Kedaton Induk.

Actions (login required)

View Item