Fadillah, Nikmatur Rahma (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri (Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI NIKMATUR RAHMA FADILLAH -1802031017- AS.pdf - Other Download (5MB)

Abstract

Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan yakni tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Pernikahan siri yang secara agama dianggap sah, pada kenyataanya justru memunculkan banyak sekali permasalahannya yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungan nya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan siri dianggap tidak sah oleh Negara. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 yang menguji pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga terdapat dalam Permendagri No. 9/2016 tentang cakupan kepemilikan akta kelahiran, yakni pasangan nikah siri saat ini bisa memiliki kartu keluarga baru dengan syarat melengkapi data formulir Suart Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak dalam pernikahan siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak dalam pernikahan siri Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur kabupaten Lampung tengah Bahwa perlindungan hukum untuk pernikahan siri tidak ada dan tidak sama dengan pernikahan yang dicatatkan. Perlindungan terhadap anak pada putusan Mahkamah Konstitusi anak yang lahir dalam pernikahan siri atau anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kelaurga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/ bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Actions (login required)

View Item