Faisal, . (2023) Akad Sewa Tanah Negara Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi di Desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI Faisal - 1902021005 - HESY.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Salah satu aktivitas muamalah yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini, yaitu akad sewa-menyewa (ijarah), sebagaimana yang terjadi di di Desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Hal menarik untuk diteliti dalam transaksi tersebut terletak pada objek akadnya, di mana tanah yang disewa diakui kepemilikannya secara turun-temurun tanpa ada bukti kepemilikannya, sehingga tanah tersebut secara yuridis milik negara. Peneliti untuk itu tertarik meneliti permasalahan tersebut dari pandangan maslahah dalam lingkup fikih muamalah, di mana dalam praktiknya diketahui akad tersebut bermanfaat secara signifikan bagi para pihak yang bertransaksi, tetapi di sisi lain akad tersebut berisiko menimbulkan kesenjangan yang berdampak pada pihak penyewa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan maslahah dalam fikih muamalah terhadap akad sewa tanah negara di Desa Bumi Nabung Ilir. Penelitian ini berjenis lapangan yang bersifat deskriptif. Data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur. Analisis terhadap data tersebut kemudian dilakukan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa akad sewa tanah negara yang dipraktikkan di Desa Bumi Nabung Ilir ditinjau dari sudut pandang maslahah dalam fikih muamalah belum memenuhi kemanfaatan sesuai maslahah dharuriyah dalam memelihara harta (hifzh al-mal), di mana tanah yang dijadikan sebagai objek akadnya (manfa’ah) tidak memiliki sertifikat sebagai hak miliknya (al-wilayah), sehingga menyebabkan akad ijarah yang ditransaksikan menjadi batal menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah lantaran tidak memenuhi syarat yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Pihak yang menyewakan hendaknya meninjau ulang kepemilikan tanah tersebut kepada dinas terkait, agar transaksinya tidak merugikan pihak lain. Pihak penyewa dalam melakukan transaksi tersebut sebaiknya secara tertulis dengan melampirkakan fotokopi sertifikat tanah sebagai keabsahannya.

Kata Kunci: Akad Ijarah (Sewa-Menyewa), Hak atas Tanah, dan Fikih Muamalah

Actions (login required)

View Item