Zen, Muhammad Roby (2026) Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Pematang Menurut Tinjauan Permendagri No 114 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah. Undergraduate thesis, UIN Jurai Siwo Lampung.

PDF Muhammad Roby Zen_2202031017_HTN_2026.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan produktivitas masyarakat, sehingga berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Desa Simpang Pematang ditinjau dari Peraturan Metri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ?. 2) Analisis Fiqh siyasah Idariyah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang?. 3) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur di Desa Simpang Pematang ?

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif sedangkan jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah sudah sepenuhnya terlaksana. Pemerintah Desa Simpang Pematang telah berupaya melaksanakan tanggung jawabnya melalui penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pembangunan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal. masih terdapat pembangunan yang belum terlaksana, lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap substansi peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yang belum efektif. Implementasi pembangunan di Desa Simpang Pematang menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan. Pemerintah desa telah menerapkan mekanisme secara prosedural, perencanaan di Desa Simpang Pamatang telah dilakukan dengan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat. Penerapan prinsip syura di Desa Simpang Pematang telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi substansi musyawarah dalam perspektif Siyasah Idariyah.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Permendagri No. 114 tahun 2014 telah dilaksanakan, namun masih terkendala oleh rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi dan kurangnya sosialisasi. Permendagri No. 114 tahun 2014

Actions (login required)

View Item