Urgensi Jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KJKS BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)

Tamarika, Gita (2018) Urgensi Jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KJKS BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

[img]
Preview
PDF
SKRIPSI GITA TAMARIKA NPM. 13112119.pdf - Other

Download (2MB) | Preview

Abstract

Jaminan merupakan barang atau aset pihak peminjam yang di berikan kepada pemberi pinjaman sebagai keyakinan atas itikad dan kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam akad. Dalam Islam jaminan disebut dengan rahn yang mana akad ini adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Jaminan sendiri dijadikan salah satu syarat pokok dalam melakukan pembiayaan pada KJKS BMT Al Falah, hal tersebut sebagai prinsip kehati hatian dalam mengelontarkan pembiayaan. Adanya jaminan sangat penting bagi pihak BMT karena mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengurangi resiko gagal bayar atau kredit macet yang dikhawatirkan akan terjadi apabila anggota tidak dapat melunasi hutangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana urgensi jaminan oleh BMT Al Falah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di KJKS BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengelola KJKS BMT Al Falah dan anggota. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menelaah dokumen – dokumen yang berkaitan dengan KJKS BMT Al Falah dan anggotanya. Selain itu, peneliti menelaah buku – buku yang membahas tentang jaminan secara umum dan semua data – data tersebut kemudian dianalisis secara deduktif.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan adanya jaminan di KJKS BMT Al Falah sudah sesuai dengan syariah yaitu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily dan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1, namun dalam prakteknya di lapangan masih ada beberapa anggota yang merasa keberatan dengan adanya jaminan tersebut karena beberapa alasan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Hukum Ekonomi Syariah
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Aan Gufroni .
Date Deposited: 08 Jan 2020 01:33
Last Modified: 08 Jan 2020 01:33
URI: http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/521

Actions (login required)

View Item View Item