Ni’mah, Nur Khoirun (2022) Pemetaan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro.

PDF NUR KHOIRUN NI'MAH - Nur Khoirun Ni'mah.pdf - Other Download (2MB)

Abstract

Perkara perceraian dikatakan ghaib apabila Tergugat/Termohon tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau tidak berada di kediamannya. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkara perceraian ghaib juga terdapat di Pengadilan Agama Metro dengan jumlah yang tidak sedikit. Sehingga peneliti merasa diperlukan adanya pemetaan perkara perceraian ghaib tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pemetaan perkara ghaib di Pengadilan Agama Metro tahun 2021?. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif pada dokumen normatif berupa putusan Pengadilan Agama Metro. Analisis pada penelitian ini yaitu didapatkan 122 perkara perceraian ghaib di Pengadilan Agama Metro tahun 2021. 117 perkara ghaib cerai gugat dan 5 perkara ghaib cerai talak. Rata-rata usia para pihak yang bercerai yaitu 35 tahun. Para pihak yang bercerai memiliki tingkat pendidikan yang beragam, dari jenjang Sekolah Dasar sampai Strata 3 dan pendidikan lainnya. Pekerjaan para pihak juga beragam mulai dari pegawai negeri sipil maupun swasta. Status para pihak sebelum menikah saat perceraian ghaib yaitu ada yang perawan, jejaka, janda, dan duda. Putusan hakim terhadap perkara ghaib tersebut yaitu 121 putusan verstek dan 1 dicabut. Terdapat 3 motif hakim dalam memutuskan perkara ghaib tersebut, yaitu Tergugat/kuasanya telah tidak hadir di prsidangan, Termohon/kuasanya tidak hadir di persidangan dan perkara dicabut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemetaan perkara ghiab di Pengadilan Agama Metro tahun 2021 yaitu terkait profil para pihak cerai ghaib, putusan hakim terhadap perkara ghaib dan motif putusan hakim terhadap perkara tersebut.

Kata Kunci : Pemetaan, Perkara Ghaib, Pengadilan Agama

Actions (login required)

View Item