Pramesti, Ajeng Selvira (2025) Politik Hukum Pencegahan Politik Uang dalam Proses Pemilu di Kota Metro. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF AJENG SELVIRA PRAMESTI_2002032001_HTN_2025.pdf Download (2MB)

Abstract

Politik uang merupakan salah satu permasalahan penting yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk di Kota Metro. Praktik ini tidak hanya merusak integrasi demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik lainnya. Politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dengan memenangkan kandidat yang tidak berkualitas, melumpuhkan kaderisasi politik, dan menumbuhkan praktik korupsi di kemudian hari. Meskipun ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang praktik politik uang, pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan
banyaknya tahapan yang dilalui dalam prosedur hukum. Sehingga dapat ditemukan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Politik Hukum Pelaksanaan Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang di Kota Metro ?

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana politik hukum pelaksanaan pemilu dalam upaya pencegahan politik uang di Kota Metro dan strategi yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan pencegahan politik uang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah motode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Politik Uang Dalam Proses Pemilu di Kota Metro dapat disimpulkan bahwa :

Kebijakan yang telah dikeluarkan, serta praktik penyelenggaraan pemilu di Kota Metro menunjukkan adanya sejumlah upaya pencegahan politik uang. Bawaslu sebagai badan yang mengawasi jalannya pemilu, melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas upaya tersebut, seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diharapkan dengan adanya pencegahan seperti memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif dan program pelatihan kader dapat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan mencegah praktik politik uang.

Kata Kunci : Politik Hukum, Politik Uang, Pemilu

Actions (login required)

View Item