Wiranata, Febriaria (2025) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Terhadap Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undergraduate thesis, IAIN Metro.
![]() |
PDF
FEBRIARIA WIRANATA_1902011012_HKI_2025.pdf Download (7MB) |
Abstract
Cerai talak ialah permohonan perceraian yang diajukan suami ke Pengadilan iAgama. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak. Akan tetapi pada realitanya masih banyak kasus cerai talak dibeberapa Pengadilan Agama yang mana suami tidak hadi dalam sidang penyaksian ikrar talak di Pengadilan Agama yang mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan dari putusan perceraian tersebut, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dari kasus tersebut. Dalam perkara cerai talak yang mana suami tidak hadir waktu sidang ikrar talak di Pengadilan Agama menyebabkan ketidak pastian terhadap status sang istri, selain itu banyak juga hak-hak istri dan anak yang terabaikan tanpa adanya kejelasan. Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini diharapkan bisa melindungi hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang sering diabaikan oleh mantan suaminya sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Metro terhadap pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh yakni dari hasil observasi, wawancara dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Kesimpulan dari penelitian ini ialah pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro terhadap Pasal 70 Ayat 6 tersebut tidak ada kendala sama sekali dan justru dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak dikarenakan jika ingin bercerai maka suami wajib membayarkan nafkah-nafkah yang telah tercantum pada amar putusan, dan jika suami tidak membayarkan kewajibanya pasca perceraian maka perceraian tidak akan bisa dilakukan. Faktor utama dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian adalah ketidak mampuan suami untuk membayarkan pembebanan tersebut dikarenakan terlalu besar dari penghasilan suami itu sendiri. Maka dalam menyikapi hal tersebut perlu diberikan solusi-solusi seperti memediasi kedua belah pihak supaya bisa mencapai kesepakatan bersama dan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan. Selain itu bisa juga dengan mengajukan sita terhadap barang milik suami supaya dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak istri dan anak jika
terjadi penyelewengan oleh suami terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.
Kata Kunci: Cerai Talak, Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian, Pandangan Hakim.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ahwal Syakhshiyyah Hukum |
Divisions: | Fakultas Syariah > Ahwal Syakhshiyyah |
Depositing User: | Ristiani Ristiani IAIN Metro Lampung |
Date Deposited: | 29 Jul 2025 08:06 |
Last Modified: | 29 Jul 2025 08:06 |
URI: | https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11482 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |