Devi, Sri (2025) Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Kasus di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SRI DEVI_1802091043_HESY_2025.pdf Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan regulasi penting dalam menjamin keberlangsungan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, pada tingkat implementasi, khususnya di wilayah pedesaan, masih banyak ditemukan kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu daerah yang mencerminkan kondisi tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya akses petani terhadap sarana produksi, ketergantungan pada tengkulak,
serta rendahnya peran kelembagaan lokal dalam mendukung pemberdayaan petani.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Negeri Tua, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dan pihak terkait melaksanakan kewajibannya dalam memfasilitasi ketersediaan sarana produksi pertanian, akses pembiayaan, asuransi pertanian, serta infrastruktur pendukung lainnya bagi petani. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 19 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2013 di Desa Negeri Tua belum berjalan optimal. Pemerintah desa dan dinas terkait belum maksimal dalam menyediakan sarana produksi pertanian dan fasilitas pembiayaan. Faktor penghambat utama antara lain kurangnya anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi aktif petani dalam program pemberdayaan. Meski demikian, terdapat upaya-upaya positif seperti pelatihan pertanian dan penyuluhan yang diselenggarakan secara periodik. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dapat tercapai secara menyeluruh.

Kata kunci : Implementasi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Desa Negeri Tua, Kabupaten Lampung Timur.

Actions (login required)

View Item