Guantara, Helen (2025) Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2024. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF Helen Guantara_2002030007_HTN_2025.pdf Download (3MB)

Abstract

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penentuan calon, melainkan pada saat pelantikan.
Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implikasi penting bagi proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah.

Penelitian ini merupakan studi pustaka atau library research dengan metode penelitian yang bertujuan mencari serta mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan kepustakaan. Peneliti menggunakan sumber subyek dan data yang dapat diperoleh dan di ambil dalam penelitian. Data primer
dalam penelitian ini diambil dari Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024. Sementara, data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen penting, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan Pilkada 2024, dengan menegaskan kepastian hukum, memperkuat independensi penyelenggara, dan melindungi hak politik warga negara. Selain itu, Ketetapan MA yang mengubah titik acuan perhitungan usia calon kepala daerah menjadi saat pelantikan, membuka ruang fleksibilitas dalam pencalonan, yang secara normative dapat memperluas partisipasi politik, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk mengatasi celah hukum untuk memastikan bahwa Pilkada dapat berlangsung secara demokratis, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Implikasi, Putusan Mahkamah Agung, Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Pilkada

Actions (login required)

View Item