Azis, Ahmad Syahrul (2025) Tinjauan Prinsip Maslahat Terhadap Klakson Basuri dan Kepatuhan Regulasi. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF AHMAD SYAHRUL AZIS_2002022001_ESY_2025.pdf Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena penggunaan klakson Basuri oleh pengemudi bus dan kendaraan umum dari dua perspektif utama prinsip maslahat dalam hukum Islam dan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas. Klakson Basuri, yang dimodifikasi menyerupai suara musik atau sirene, dinilai telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara kepada pengemudi, komunitas pecinta bus, dan aparat penegak hukum, serta observasi langsung di lapangan. Sumber hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klakson Basuri tidak memenuhi standar teknis kendaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif Islam, penggunaan klakson Basuri tidak memenuhi kriteria maslahat syar‘i, karena manfaatnya bersifat pelengkap (maslahah tahsiniyyah), sementara mudarat yang ditimbulkan menyentuh aspek ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) dan ḥifẓ al-„aql (menjaga akal). Oleh karena itu, larangan terhadap penggunaannya sesuai dengan lebih kerusakan menghindari” (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” fikih kaidah diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Dari sisi implementasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan terhadap regulasi masih rendah, dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan teknis, lemahnya sanksi, serta budaya permisif masyarakat terhadap pelanggaran ringan. Melalui pendekatan teori kepatuhan hukum dan sistem hukum Lawrence M. Friedman, disimpulkan bahwa ketidakefektifan ini disebabkan oleh lemahnya struktur, substansi, dan budaya hukum.
Kata Kunci: Klakson Basuri, Maslahat, Kepatuhan Hukum, UU LLAJ, Hukum Islam

Actions (login required)

View Item